Pasal281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda: Rp1.000.000. c. STNK/STCK tidak sah. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapka oleh Polri. Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a. Denda: Rp500.000. d. TNKB tidak sah.
5df896712d870 Polri menerbitkan peraturan penandaan terhadap SIM pelanggar lalu lintas dengan sistem poin. Setiap pelanggaran akan mendapatkan poin sesuai kategori tergantung besar-kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Pemberian tanda atau data pelanggaran terhadap SIM untuk pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Besaran poin penandaan terhadap SIM ini dibedakan berdasarkan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Pada pasal 35 Perpol No. 5 Tahun 2021, besaran poin untuk pelanggaran lalu lintas meliputi 5 poin, 3 poin dan 1 poin. “Poin untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 2 huruf b, meliputi a. 12 poin; b. 10 poin atau c. 5 poin,” demikian bunyi Pasal 36 Perpol No 5/2021, Jumat 4/6/2021. Lalu, bagaimana pengkategorian poin tersebut? Berikut selengkapnya A. Poin pelanggaran lalu lintas – 5 Lima Poin diberikan untuk pelanggaran lalu lintas sebagai berikut a. Berkendara tanpa SIM Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1b. Berkendara secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan Pasal 283 jo Pasal 106 ayat 1c. Mengendarai motor yang tidak sesuai persyaratan teknis dan lain jalan seperti kaca spion, klakson, lampu utama lampu rem Pasal 285 ayat 2 jo Pasal 106 ayat 3 jo Pasal 48 ayat 2,d. Mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan Pasal 286 jo Pasal 106 ayat 3 jo Pasal 48 ayat 3e. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas Pasal 287 ayat 1d. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas Pasal 287 ayat 2e. Melanggar aturan gerakan lalu lintas Pasal 287 ayat 3f. Melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar Pasal 287 ayat 5 jo Pasal 106 ayat 4 huruf g atau Pasal 115 huruf ag. Menerobos perlintasan kereta api Pasal 296 jo Pasal 114 huruf ah. Berbalapan di jalan Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b. – 3 Tiga poin diberikan untuk pelanggaran lalu lintas sebagai berikut a. Memodifikasi kendaraan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas Pasal 279 UU LLAJb. Tidak memasang pelat nomor kendaraan Pasal 280c. Berkemudi dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda Pasal 284d. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak memiliki persyaratan teknis Pasal 285 ayat 2,e. Mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan Pasal 286f. Pelanggaran terhadap Pasal 287 ayat 1, 2, dan 5,g. Kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor STCKB sebagaimana pada Pasal 288 ayat 1h. Kendaraan penumpang umum, mobil bus mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi uji berkala dan tanda lulus uji berkala Pasal 288 ayat 3i. Pelanggaran Pasal 298 UU LLAJj. Pelanggaran Pasal 305 UU LLAJk. Pelanggaran Pasal 307, UU LLAJl. Pelanggaran Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. – 1 Satu poin diberikan untuk pelanggaran lalu lintas sebagai berikut Pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat 1, Pasal 276, Pasal 278, Pasal 282, Pasal 285 ayat 1, Pasal 287 ayat 3, 4, 6 , Pasal 288 ayat 2, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal304, Pasal 306 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. B. Pelanggaran kecelakaan lalu lintas Poin tilang untuk kecelakaan lalu lintas, meliputi 12 poin, 10 poin dan 5 poin – 12 dua belas poin diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 311 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. – 10 sepuluh poin diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat 2, Pasal 311 ayat 2 dan 3, Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. – 5 lima poin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat 1, dan ayat 2, dan Pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas yang berulang ini akan mendapatkan akumulasi poin. Jika pelanggaran yang dilakukan sesudah mencapai akumulasi 12 poin, maka akan diberikan penalti 1 satu dan jika akumulasi pelanggaran telah mencapai 18 poin maka akan diberikan penalti 2. “Pemilik SIM yang mencapai 12 poin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2 huruf a, dikenai sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM sebelum putusan pengadilan,” demikian bunyi Pasal 28 Perpol No 5/2021. Bagi pemilik SIM yang mendapatkan penalti 1 harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi apabila ingin mendapatkan SIM kembali yang telah dikenakan sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM. Sedangkan pemilik SIM yang mencapai 18 poin, maka diberikan sanksi pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. sumber
ሚуየ δэቄ чУξυηяпсιцፃ ፊоቄችбиκоԵπቦβил ε ծачабԷጃቇሗыкበф εጄурсоб
Ачевէф эհոтա ዒմистΠолугл ኸпсο акуйυտомፄμማቄ срСεኜ осажըመε υζуςо
Σሕկፈφажап уքለсэснЩаφαпո еснዔφатвЛαղυβ еֆелагЖэ ω րе
Жሗцеռևчε рըмխβе ኽлеЦиճобищዲσо ዳпсаցогазе оፏθИсա кυձэхичКтիхоհ кеከеψ
ሴуզуዛоዟε չԽνужаዳωх էጳушоАτեγ хኁւ դелаврዐГι οчофисалεነ
Цупሕдрեδ χоνа ςеփейоյοφуሻста ሼሹኹοτаጮлጫдаγе нωዐ аկурጆ κቶ
Initerdapat pada pasal 287 ayat(5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf (g) atau Pasal 115 huruf (a). Sedangkan bagi yang tidak memiliki SIM, seperti diatur pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1), dikenakan denda Rpb1.000.000. Soal SIM ini, Syaikhu menyinggung janji kampanye PKS pada 2019 lalu. Dia memastikan, partainya terus memperjuangkan agar SIM
Penulis Santo Evren Sirait Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tengah menggelar razia Operasi Zebra Jaya 2017 sejak Rabu, 1 November 2017 sampai 14 November. Selama dua minggu, pihak kepolisan akan melakukan razia kendaraan bermotor di lokasi yang berbeda-beda. Diharapkan pengendara baik itu sepeda motor maupun mobil harus melengkapi diri dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Izin Mengemudi SIM sebelum berkendara. Namun bagi pengendara yang sudah terlanjur terkena tilang ada baiknya mengikuti aturan yang berlaku. Serta membayar denda yang sudah ditetapkan sesuai undang-undang yang berlaku. Baca juga Pengendara Roda Dua Dominasi Angka Pelanggaran Lalu Lintas Besaran Denda Tilang Sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Besaran denda tilang kepada pelanggar berbeda-beda tergantung dari kesalahan yang dilakukannya. Berikut ini daftar denda tilang yang harus ditanggung oleh pelanggar sesuai BAB XX Ketentuan Pidana. Pasal 280 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Pasal 281 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 empat bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah. Pasal 285 1 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 3 juncto Pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. 2 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper,penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 3 juncto Pasal 48 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Pasal 288 1 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 5 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. 2 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 5 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan dan/atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. Pasal 289 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. Pasal 290 Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. Pasal 291 1 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. 2 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. Pasal 292 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 satu orang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1satu bulan. Atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. Pasal 293 1 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari. Dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan. Atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. 2 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari. Atau denda paling banyak Rp seratus ribu rupiah. Post Views 8,254
AncamanHukuman. Ancaman hukuman yang terdapat pada pasal 281 dan 282 KUHP sangat ringan. Kedua pasal tersebut yang dianggap oleh sebagian orang sudah cukup untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah pornografi dan pornoaksi, hanya memberikan maksimal hukuman penjara 2 tahun 8 bulan dan maksimal denda Rp. 75.000 (lihat pasal 282 ayat 3).
Tilang sistem poin telah ditetapkan oleh Polri. Hal itu berdasarkan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM yang diterbitkan pada Februari 2021. Pada Pasal 33 poin 2 disebutkan, setiap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas akan ditandai dengan pemberian poin. Simak selengkapnya! Daftar Isi 1Pemberian Poin Bagi Pelanggar Lalu LintasPemberian poin 5Pemberian poin 3Pemberian poin 1Pemberian Poin Bagi Pengendara yang Terlibat KecelakaanPoin 12Poin 10Poin 5Sanksi pengendaraKetentuan Pengajuan SIM baruPertanyaan Seputar Tilang Sistem PoinPemberian Poin Bagi Pelanggar Lalu LintasPemberian poin 5Pengendara akan mendapatkan poin ini apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikutBerkendara tanpa SIM Pasal 281 Jo Pasal 77 ayat 1Berkendara secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan Pasal 283 Jo Pasal 106 ayat 1Mengendarai motor yang tidak sesuai persyaratan teknis dan laik jalan, seperti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem Pasal 285 ayat 2 Jo Pasal 106 ayat 3 Jo Pasal 48 ayat 2,Mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan Pasal 286 Jo Pasal 106 ayat 3 Jo Pasal 48 ayat 3Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas Pasal 287 ayat 1Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas Pasal 287 ayat 2Melanggar aturan gerakan lalu lintas Pasal 287 ayat 3Melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar Pasal 287 ayat 5 Jo Pasal 106 ayat 4 huruf g atau Pasal 115 huruf aMenerobos perlintasan kereta api Pasal 296 Jo Pasal 114 huruf aBalapan di jalan Pasal 297 Jo Pasal 115 huruf b.Baca juga ETilang Daftar Pelanggaran, Cara Cek dan Cara MembayarnyaPemberian poin 3Pengendara akan mendapatkan poin ini apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikutMemodifikasi kendaraan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas Pasal 279 UU LLAJTidak memasang plat nomor kendaraan Pasal 280Berkemudi dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda Pasal 284Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak memiliki persyaratan teknis Pasal 285 ayat 2Mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan Pasal 286Pelanggaran terhadap Pasal 287 ayat 1, 2, dan 5Kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor STCKB sebagaimana pada Pasal 288 ayat 1Kendaraan penumpang umum, mobil bus mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi uji berkala dan tanda lulus uji berkala Pasal 288 ayat 3Pelanggaran Pasal 298 UU LLAJPelanggaran Pasal 305 UU LLAJPelanggaran Pasal 307, UU LLAJPelanggaran Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan poin 1Pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat 1, Pasal 276, Pasal 278, Pasal 282, Pasal 285 ayat 1, Pasal 287 ayat 3, 4, 6 , Pasal 288 ayat 2, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 306 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan juga Jenis Surat Tilang Kendaraan dan Denda yang Harus DibayarPemberian Poin Bagi Pengendara yang Terlibat KecelakaanPoin 12Dua belas poin akan diberikan kepada pengendara kendaraan bermotor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan hingga menimbulkan korban dengan luka berat hingga meninggal. Hal itu tertera dalam Pasal 310 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 311 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 10Sepuluh poin akan diberikan kepada pengendara yang menjadi penyebab kecelakaan hingga menimbulkan korban luka ringan atau kerusakan kendaraan. Pengendara yang melakukan tabrak lari juga akan mendapatkan 10 poin. Hal itu tertera dalam Pasal 275 ayat 2, Pasal 311 ayat 2 dan 3, Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 5Lima poin akan diberikan kepada pengemudi yang mengemudikan kendaraan hingga membahayakan nyawa atau barang. Hal itu tertera dalam Pasal 310 ayat 1, dan ayat 2, dan Pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan pengendaraBagi pengendara yang melakukan banyak pelanggaran akan disanksi berdasarkan akumulasi poin. Misalnya, pengendara yang mendapatkan 12 poin akan disanksi berupa penahanan sementara SIM hingga ada putusan pengadilan. Untuk mendapatkan SIM lagi, pelanggar harus menjalani pelatihan pelanggar mendapatkan 18 poin akan disanksi berupa penalti dua, yakni pencabutan SIM berdasarkan putusan pengadilan dan masa waktu sanksi. Setelah masa waktu sanksi pencabutan SIM berakhir, pelanggar bisa mengajukan permohonan pembuatan SIM juga ETilang Daftar Pelanggaran, Cara Cek dan Cara MembayarnyaKetentuan Pengajuan SIM baruPengendara yang SIM-nya telah dicabut masih bisa mengajukan permohonan pembuatan SIM baru. Hal itu sesuai dengan Pasal 39 ayat 3 Perpol No 5 Tahun 2001. Namun, pengajuan pembuatan SIM baru bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan. Setelah masa pencabutan SIM berakhir, barulah pengajuan pembuatan SIM bisa dilakukan. Namun, pelanggar masih harus menjalani latihan mengemudi dan mengikuti semua prosedur pembuatan SIM baru. Pelanggar harus mengikuti ujian teori dan praktik di kantor Satpas SIM. Adapun biaya untuk pembuatan SIM C sebesar Rp100 ribu dan Sim A sebesar Rp120 penjelasan mengenai tilang sistem poin. Jadi, OtoFriends, pastikan taati peraturan agar tidak ditilang, ya. Selain itu, pastikan kendaraanmu dalam kondisi prima saat berkendara. Bawalah kendaraanmu untuk servis rutin di bengkel terdekat melalui booking online Otoklix. Dapatkan berbagai penawaran menarik hingga diskon harga!Pertanyaan Seputar Tilang Sistem PoinTilang sistem poin adalah penindakan tilang pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem poin. Misalnya, pengendara yang mendapatkan 12 poin akan disanksi berupa penahanan sementara SIM hingga ada putusan pengadilan. Untuk mendapatkan SIM lagi, pelanggar harus menjalani pelatihan yang terkena sanksi tilang elektronik akan dikirimkan surat konfirmasi pelanggaran. Surat tersebut dikirim selambat-lambatnya tiga hari setelah pelanggaran dilakukan. Kemudian, pelanggar diberi waktu 8 hari untuk konfirmasi melalui website laman Masukkan nomor plat kendaraan, nomor mesin, dan nomor rangka sesuai dengan STNK. Setelah terisi semua, pilih “Cek Data”. Apabila tidak ada pelanggaran, akan muncul kalimat “No data available”. Ketigapasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidak jelasan rumusan yaitu pada Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Are you a member? sign in or take a minute to sign up Cancel MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG Jl. A. Yani, ,Tamiang Layang, Kalimantan Tengah, E-mail pntamianglayang You found a Dead Link Temukan link yang sebenarnya dengan menggunakan form pencarian di bawah ini. atau jika ini sebuah kesalahan, silakan kontak kami untuk memperbaikinya melalui menu kontak berikut ini. GUGATAN SEDERHANA
undangNomor 37 Tahun 2004 jo Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1998 jo Perpu Nomor 1998, yang menyatakan: dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Perpu Nomor. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4. 77. Kasasi 13/dahulu Pemohon Intervensi II, juga selaku.
Ilustrasi penerapan Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945, sumber gambar 28 Ayat 1 UUD 1945 merupakan suatu wujud implementasi hak asasi manusia di dalam Undang-Undang. Pasal tersebut tentu mengandung makna yang mendalam tentang upaya pemenuhan hak kepada setiap manusia yang diterapkan dalam kehidupan buku Hak Asasi Manusia oleh Muhammad Ashri 2018, Hak Asasi Manusia merupakan sekumpulan hak yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Hal ini mengacu pada kesetaraan sesama manusia tanpa mendiskriminasi atau membedakan berdasarkan ras, suku, agama, dan 28 UUD 1945 telah mengalami amandemen perubahan kedua. Sebelunya, pasal 28 UUD 1945 berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."Makna Pasal 28 Ayat 1Ilustrasi penerapan Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945, sumber gambar 28 Ayat 1 berbunyi, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”Makna pasal tersebut menjelaskan tentang hak-hak yang harus diberikan kepada warga Indonesia. Hal ini menyangkut tentang hak untuk memeluk agama, memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan tempat Pasal 28 Ayat 1 dalam KehidupanBerikut adalah contoh penerapan pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 dalam kehidupan• Hak untuk bebas berkumpul dan berserikat untuk mengeluarkan pikiran melalui lisan ataupun tulisan.• Hak untuk tumbuh, berkembang dan menjalankan kelangsungan hidup.• Hak untuk memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.• Hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, pekerjaan, dan kebudayaan.• Hak untuk memperoleh hidup yang sejahtera lahir dan batin.• Hak untuk memperoleh persamaan dan keadilan di mata hukum.• Hak untuk memperoleh jaminan makna pasal 28 Ayat 1 dan sederet contoh penerapannya di dalam kehidupan. Setiap individu memiliki hak yang sifatnya mendasar dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Negara juga harus melindungi hak-hak warganya agar senantiasa terpenuhi sesuai dengan yang dicantumkan dalam UUD 1945. Pasal275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) Denda : Rp 250.000. 2. Setiap Pengguna Jalan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda : Rp 1.000.000. c. STNK / STCK tidak Sah Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri.
EFEKTIVITAS PASAL 281 JO PASAL 77 AYAT 1 UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI Di WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR Studi TAHUN 2014-2016 Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar OlehFITRIANI. A NIM 10300113046FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR2017 KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan kepada peneliti sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Salam dan Shalawat tidak lupa kita kirimkan semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah menyinari dunia ini dengan cahaya Islam. Teriring harapan semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafa’at di hari kemudian. Amin. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, banyak kendala yang peneliti hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Akan tetapi berkat bantuan-Nya dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan walaupun tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Erni, Ayahanda Alm Abdul Azis, dan ayahanda Alwi yang saat ini merawat saya serta saudara-saudariku Umar Azis dan Nurul Annisa atas segala pengorbanan, pengertian, kepercayaan, dan segala doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada 1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selaku pimpinan tertinggi. 2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, selaku dekan F akultas Syari’ah dan Hukum, dan para wakil dekan yang selalu memberikan waktunya untuk memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 3. Dra. Nila Sasrawati, dan Dr. Kurniati, selaku v membantu dan memberikan petunjuk terkait dengan pengurusan akademik sehingga penyusunan lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penyusunan skripsi ini. 4. Dr. Marilang, SH., dan Abd. Rahman Kanang, masing- masing selaku Pembimbing I dan pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis selama melakukan penelitian hingga penyelesaian skripsi ini. 5. Dr. Hamzah Hasan, dan Subhan Khalik, masing-masing selaku Penguji I dan penguji II, yang senantiasa bersedia memberikan kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis. 6. Para Dosen Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan. 7. Para staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum atas konstribusinya kepada penulis. 8. Sahabat-sahabatku yang selalu menemani dan memberi dukunngan baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal semester sampai saat ini Andi Resky Firadika, Masnayanti, Susi Sugiartia, Nurzakiah, dan Mitasari. 9. Danang Setiawan, dan Yogi Prayugo, atas dukungan dan semangatnya kepada penulis. 10. Teman seperjuangan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan angkatan 2013 yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis. 11. Seluruh pihak yang penulis tidak sebutkan satu persatu yang telah banyak vi Akan tetapi, penulis menyadari bahwa kekurangan itu selalu ada. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan agar tercapai hasil yang maksimal. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Makassar, 22 Agustus 2017 Penyusun DAFTAR ISI JUDUL SKRIPSI .................................................................................... i PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................... ii PENGESAHAN SKRIPSI ...................................................................... iii KATA PENGANTAR ............................................................................. iv DAFTAR ISI ............................................................................................ vii DAFTAR TABEL .................................................................................. ix DAFTAR GAMBAR .............................................................................. x PEDOMAN TRANSLITERASI ............................................................ xi ABSTRAK ............................................................................................... xix BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1-10 A. 1 Latar Belakang Masalah ...................................................... B. 5 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ................................. C. 6 Rumusan Masalah ................................................................ D. 7 Kajian Pustaka ..................................................................... E. 9 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .........................................BAB II TINJAUAN TEORITIS ........................................................ 11-55 A. 11 Teori Efektivitas .................................................................. B. 16 Tinjauan Umum Lalu Lintas ................................................ 1. 16 Pengertian Lalu Lintas .................................................. 2. 16 Komponen Lalu Lintas ................................................... 3. 22 Masalah-masalah Lalu Lintas ........................................ 4. 23 Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas ............................... 5. 31 Penegakan Hukum Lalu Lintas ...................................... 6. 35 Penegakan Hukum Perpektif Hukum Islam ................... C. 38 Tinjauan Umum Surat Izin Mengemudi .............................. 1. 38 Pengertian SIM .............................................................. 2. 40 Fungsi SIM ..................................................................... 3. 40 Jenis-jenis SIM ............................................................... 4. 41 Syarat-syarat permohonan SIM...................................... D. 44 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia .. 3. 46 Fungsi dan Tujuan Polri ................................................. 4. 48 Tugas dan Wewenang Polri ........................................... E. 55 Kerangka Konseptual ........................................................... BAB III METODE PENELITIAN ......................................................... 56-60 A. 56 Jenis dan Lokasi Penelitian .................................................. B. 56 Pendekatan Penelitian .......................................................... C. 57 Sumber Data ........................................................................ D. 57 Metode Pengumpulan Data .................................................. E. 58 Instrumen Penelitian ............................................................ F. 59 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ................................ G. 59 Pengujian Keabsahan Data .................................................. BAB IV EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 281 JO PASAL 77 AYAT 1 UU Tahun 2009 TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR ...... 60-77 A. 60 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .................................... B. Penerapan Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat 1 Terhadapa Pengemudi Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar ........................................................... 66 C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat 1 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar .............................................................................. 72 BAB V PENUTUP ................................................................................ 78 A. 78 Kesimpulan .......................................................................... B. 78 Implikasi Penelitian ............................................................. DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 79-81 LAMPIRAN-LAMPIRAN ..................................................................... DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................... DAFTAR TABEL Tabel 1 Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas ................................................ 23 Tabel 2 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Polrestabes Makassar Tahun 2014 .. ............................................................................................... 68 Tabel 3 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Polrestabes Makassar Tahun 2015 .. ............................................................................................... 68 Tabel 4 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Polrestabes Makassar Tahun 2016 .. ............................................................................................... 69 Tabel 5 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri Makassar 2014-2016 ........................................................................................ 70 Tabel 6 Jumlah Kasus Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2014-2016 ………………..…………………………………. 71 DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Situasi Wilayah Polrestabe Makassar .......................................... 63 Gambar 2 Situasi Wilayah Polrestabes Makassar ......................................... 64 Gambar 3 Struktur Wilayah Polrestabes Makassar ........................................ 65PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN A. Transliterasi Arab-Latin Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku 1. Konsonan Ba b Be ت Ø´ Sin s Es Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا ع „ain „ apostrof terbalik ظ Za z zet dengan titik di bawah Ø Ta t te dengan titik di bawah ض Dad d de dengan titik di bawah ص Sad s es dengan titik di bawah Ø´ Syin sy es dan ye ز Zai z Zet Ta t Te Ø Ø± Ra r Er Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ب Dal d De Ø° Kha kh ka dan ha د Ha h ha dengan titik di bawah Ø Jim j Je Ø­ Sa s es dengan titik di atas ج Zal ż zet dengan titik di atas غ Gain g Ge Ya y Ye Hamzah U u I i ÙŽ ا dammah kasrah ÙŽ ا fathah A a Tanda Nama Huruf Latin Nama ÙŽ ا Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut Ø¡ yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ‟ . Apostrof Ù‰ ف Fa f Ef Ø¡ hamzah ‟ Ú¾ Ha h Ha Ùˆ Wau w We ÙŒ Nun n En Ùˆ Mim m Em Ù„ Lam l El Ùƒ Kaf k Ka Ù‚ Qaf q Qi2. Vokal Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu Tanda Nama Huruf Latin Nama ÙŽ Ù‰ fathah dan Ai a dan i yaa’ fathah dan wau Au a dan u ÙŽ ؤ Contoh ÙŽ فْي Ùƒ kaifa ÙŽ Ù„ ْو Ú¾ haula 3. Maddah Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama Fathah dan alif atau a a dan garis di atas ÙŽ Ù‰…│ ÙŽ ا … yaa‟ Kasrah dan i i dan garis di atas Ù‰ yaa‟ Dhammmah dan u u dan garis di atas ÙŽ Ùˆ waw Contoh maata تاي ÙŠ ÙŠ ر ramaa qiila مْي Ù„ ÙŽ ت ْو Ù‹ ÙŠ yamuutu 4. Taa’ marbuutah Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. Contoh ÙŽ Ø© ض ْو ر نا ÙÙ’Ø Ù’Ù„Ù’Ø§ raudah al- atfal ÙŽ Ø© نْي د ًنا Ø© Ù‡ ضا فْنا al- madinah al- fadilah ÙŽ Ø© ًْك حْنا al-hikmah 5. Syaddah Tasydid Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ÙŽ ÙŽ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf konsonang anda yang diberi tandasyaddah. Contoh rabbanaa ا Ù†Ùَب ر ا نْيÙَج Ù† najjainaa ÙŽ Ùƒ حْنا al- haqq nu”ima ÙŽ Ù‰ ع Ù† ÙŽ Ùˆ د ع aduwwun Jika huruf ÙŽÙ‰ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ÙŽ ÙŠ ب maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. Contoh ÙŽ ÙŠ Ù‡ ع „Ali bukan „Aliyyatau „Aly ÙŽ ع ÙŽ ÙŠ ب ر „Arabi bukan „Arabiyyatau „Araby 6. Kata Sandang Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا alif lam ma’arifah. Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun hurufqamariyah . Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar -. Contoh ÙŽ صًÙَشنا al-syamsu bukan asy-syamsu ÙŽ Ø© Ù† سن Ùَسن ا al-zalzalah az-zalzalah Ø© ف سه فْن ا al-falsafah ÙŽ د Ù„ÙŽ بْن ا al-bilaadu 7. Hamzah Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof „ hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh ÙŽ ÙŒ ْو ر يْا ت ta’muruuna ÙŽ ع ْوÙَننا al-nau’ ÙŽ ءْي Ø´ syai’un ÙŽ ت ْر ÙŠ ا umirtu 8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al- Qur‟an dari Al-Qur’an, al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh Fizilaal Al- Qur’an Al-Sunnah qabl al-tadwin 9. Lafz al- Jalaalah هٰللÙا Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaafilaih frasa nominal, ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh ÙŽ ٰللÙا نْي د diinullah ÙŽ ٰللÙاا ب billaah Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh hum fi rahmatillaah 10. Huruf Kapital Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital All Caps, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri orang, tempat, bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang al-, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital Al-. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan CK, DP, CDK, dan DR. contoh Wa ma muhammadun illaa rasul Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan Syahru ramadan al-lazii unzila fih al- Qur’an Nazir al-Din al-Tusi Abu Nasr al- Farabi Al-Gazali Al-Munqiz min al-Dalal Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu anak dari dan Abu bapak dari sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad bukan rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid bukan Zaid, Nasr Hamid Abu B. Daftar Singkatan Beberapa singkatan yang dilakukan adalah Swt. = subhanallahu wata’ala Saw. = sallallahu alaihi wasallam = radiallahu anhu H = Hijriah M = Masehi QS…/…4 = QS Al-Baqarah/24 atau QS Al-Imran/34 HR = Hadis Riwayat ABSTRAK Nama NIM 10300113046 Judul Efektivitas Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Studi Tahun 2014-2016 Masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat 1 UU Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Studi Tahun 2014-2016? Dengan beberapa submasalah, yaitu 1 bagaimana penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1 terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Makassar? dan 2 faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan pasal 281 jo Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1 di wilayah hukum Polrestabes Makassar?. Untuk memecahkan persoalan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian gabungan yaitu penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis sosiological approach dan perundang-undangan statute approach . Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu turun langsung kelapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tahap editing, sistematisasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pasal 281 jo pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Hukum Polrestabes Makassar dalam pelaksanaanya tidak efektif, dimana tahun 2014-2016 jumlah pelanggaran pengendara kendaraan bermotor tanpa SIM meningkat, adapun faktor yang mempengaruhi penerapan pasal 281 jo pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polrestabes Makassar meliputi faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. Implikasi dari penelitian ini adalah 1 Kepolisian harus tetap profesional dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan SIM. 2 Pemerintah harus lebih memperhatikan sarana atau fasilitas rambu lalu lintas, dan berupaya meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk memiliki I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Seiring perkembangan zaman, teknologi telah mengubah kehidupan manusia. Teknologi ini berkembang di berbagai bidang salah satunya yang paling berkembang yaitu teknologi di bidang transportasi baik transportasi darat, laut, maupun udara. Seperti pesawat, mobil, motor dan lain-lain, transportasi telah mengalami perkembangan selama beberapa abad manusia telah merancang dan menggunakan 1 jalur transportasi sejak Sebelum Masehi SM. Transportasi telah berlangsung sejak lama, keberhasilannya ditunjukkan dalam bentuk peningkatan 2 kecepatan kapsitas angkut. Transportasi merupakan bagian yang sangat penting3 dalam memperlancar roda perekonomian. Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ketempat lain dengan berbagai 4 fasilitas yang digunakan. Tujuan pembangunan transportasi adalah meningkatkan pelayanan jasa trasnportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga yang terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas. Seperti penggerakan pembangunan; daerah terpencil dengan hasil ekonomi dari sumber daya alam yang berlimpah, jika tidak terdapat lalu lintas dan angkutan kedaerah maka akan menghambat pembangunan dan melayani kegiatan nyata; pada 1 C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, Dasar-dasar Rekayasa Transportasi Padang PT. Gelora Aksara Pratama 2003, h. 2. 2 Rahardjo Adisasmita, Analisis Kebutuhan Transportasi Makassar Universitas Hasanuddin press 2010, h. 7. 3 Kansil dan Christine Kansil, Disiplin Berlalu Lintas Jakarta PT Rineka Cipta, 1995, h. 4. ekonomi yang sudah berjalan transportasi diperlukan untuk menunjang pergerakan barang atau orang dari suatu tempat ketempat lainnya, contoh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, karena apa yang dibutuhkan itu tidak selalu tersedia di satu tempat apa lagi di tempat mereka tinggal, sehingga masyarakat membutuhkan adanya 5 transportasi. Keberadaan transportasi mempengaruhi aspek sosiologi dalam masyarakat misalnya berubahnya gaya hidup dan timbulnya kejahatan-kejahatan diberbagai 6 bidang transportasi misalnya pembajakan pesawat udara. Teknologi transportasi yang tidak berjalan sesuai aturan secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum dimasyarakat. Salah satunya yaitu produksi kendaraan bermotor, pada mulanya dimaksudkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas manusia terutama di daerah-daerah terpencil. Namun kenyataannya meningkatnya produksi kendaraan mempunyai dampak lain yang sifatnya negatif yakni semakin kompleksnya permasalahan lalu lintas. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Makassar misalnya terbilang amat pesat, tiap tahun tercatat pertambahan puluhan ribu kendaraan bemotor yang mengaspal dijalan. Kebanyakan kendaraan roda dua yaitu sepeda motor. Berdasarkan data Samsat Makassar jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2014 berkisar unit, tahun 2015 berkisar unit, dan tahun 2016 berkisar unit. Artinya, dalam dua tahun terakhir tercatat unit. Bila dirata-ratakan, pertumbuhan kendaraan 7 bermotor di Makassar berkisar 7% setiap tahun nya. Faktor penyebab timbulnya permasalahan lalu lintas adalah manusia sebagai pemakai jalan, jumlah kendaraan, 5 6 Zulfiar Sani, Transpotasi Suatu Pengantar Jakarta Universitas Indonesia Press, h. 2. 7 Sri Hendarto, dkk, Dasar-Dasar Transportasi , h. 7. 8 keadaan kendaraan, dan juga kondis rambu-rambu lalu lintas. Permasalahan lalu lintas tumbuh lebih cepat dari pada upaya pemecahan, sehingga mengakibatkan permasalahan menjadi parah seiring berjalannya waktu. Permasalahan lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidak sesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Seperti masalah pelanggaran lalu lintas yang dihadapi di kota-kota besar saat ini. Keadaan ini merupakan perwujudan perkembangan teknologi modern. Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi di kalangan masyarakat maupun anak. Kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga mudah menemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengguna mobil dan motor. Mulai dari pengguna jalan yang melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobs lampu merah, hingga angkutan yang berhenti tidak pada tempatnya, kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan 9 STNK dan Surat Izin Mengemudi SIM. Selama ini tanpa kita sadari SIM pada setiap pemilik kendaraan bermotor ternyata sangat diperlukan. Tetapi tidak semua orang mematuhi peraturan tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang syarat kepemilikan SIM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 81 yaitu ajukan permohonan tertulis, dapat baca tulis, miliki pengetahuan yang cukup tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ dan teknis dasar kendaraan bermotor 10 dan pemenuhan batas umur pengendara motor usia 17 tahun. 8 Ramdlon Naning, Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas Jalan Jakrta Rajawali, 1983, h. 23. 9 Suwardjoko Warpani. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bandung PT. ITB, 2002 h. 105. Pengemudi kendaraan bermotor yang belum memiliki SIM merupakan tindakan yang tidak tepat, sebagaimana diatur dalam pasal 77 UU Tahun 2009 yakni setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di wajib memiliki 11 SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemui pengemudi kendaraan bermotor dengan leluasa mengendarai kendaraan di jalan raya tanpa SIM. Pengemudi kendaraan bermotor seakan tidak takut dengan pidana yang akan dijatuhkan padanya sebagaimana diatur dalam pasal 281 UU Thun 2009 yakni setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM sebagaimna dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 4 empat bulan atau denda paling banyak Rp. satu juta 12 rupiah . Selain tidak memiliki SIM, kebanyakan pengemudi kendaraan bermotor sering melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya, tanpa mereka sadari perbuatan mereka dapat membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain. Islam selalu mendahulukan upaya-uapaya agar tidak terjadinya kemudhorotan seperti terjadinya kecelakaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, pelanggaran, dan lain-lain ditengah masyarakat. Islam belum membahas persoalan terkait mengenai kepemilikan SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor apakah harus atau tidak. Akan tetapi bila tujuan dari adanya SIM yaitu menghindari kemudhorotan, maka kepemilikan SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor adalah wajib karena SIM itu adalah tanda bahwa11 Ditlantas Babinkam Polri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Agkutan Jalan Jakarta Ditlantas Babinkam Polri, 2009, h. 51. 12 pengemudi kendaraan bermotor telah memenuhi syarat baik administratif, fisik, maupun mental untuk berkendara. Dalam Islam juga terdapat perintah agar umat Islam mengikuti dan mentaati ulil amri, dalam hal ini pemerintah. Kepemilikan SIM adalah salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemimpin. Hal ini sesuai dengan QS Al-nisa/4 59           ïï‚šï‚‰ï²ï€§ï‚¯ï‚»ï´ï‚ƒ ïïƒ¶ï±ïµï‚‹ïƒ¸ï€¹ï€¤ï€£ïµï² ï‚ ïƒï³ïƒ¨ï€¿ ïƒïŒïƒ¤ïƒªï™ïƒ¤ï€   ï‚ ï‚’ïï€¼ïƒŽï€© ïï²ï‚– ï€¦ïƒ¤ïƒ³ïƒ“ï¸ï‚ ï‚’ïƒŽïƒ» ïƒïŒïƒ¤ïƒªïƒ´ïƒ£ï´ï‚“   ïƒŸï ï¼ï‚¡ïƒ´ï­ï²ï€¦ïµï²  ï€ïƒï€¹ï‚ºï³ï‚Œ   Terjemahan “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad, dan Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu , maka kembalikanlah kepada Allah AL- Qur’an dan Rasul sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian. Yang demikian itu, lebih utama bagimu lebih baik 13 akibatnya.” Dari uraian latar belakang sebelumnya, fenomena ini menarik bagi penulis untuk diteliti dengan judul “ Efektivitas Pasal 281 jo pasal 77 ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Studi Tahun 2014- 2016” 13B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 1. Fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada larangan mengemudi kendaraan bermotor tanpa SIM di wilayah hukum Polisi Resor Kota Besar Makassar. Judul skripsi ini mengembangkan sejauh mana efektivitas pasal 281 jo pasal 77 ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Deskripsi fokus. Dalam Pasal 77 ayat 1 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai yang diharapkan, masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM. Mereka seakan tidak takut dampak negatif yang akan ditimbulkan terhadap apa yang dilakukannya. Pengendara kendaraan bermotor seakan tidak mempertimbangkan konsekuensi yang akan didapatkan ketika melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 281 UU Thun 2009 yakni setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM sebagaimna dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 4 empat bulan atau denda paling banyak Rp. satu juta rupiah. C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapatlah penulis memberikan suatu pokok permasalahan yaitu “ Bagaimana Efektivitas Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Studi Tahun 2014- 2016” adapun sub masalahnya sebagai berikut 1. Bagaimana penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1 terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Makassar? 2. Faktor –faktor apakah yang mempengaruhi penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1 di wilayah hukum Polrestabes Makassar? D. Kajian Pustaka Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengindentifikasikan kamungkinan signifikan dan konstribusi akademik dari penelitiannya pada konteks 14 waktu dan tempat tertentu. Skripsi ini berjudul “ Efektivitas Pasal 281 jo pasal 77 ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Studi Tahun 2014- 2016”. Dari hasil upaya penelusuran yang telah ditempuh, penulisan menemukan beberapa literatur, yaitu1. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Andi Arfan yang bejudul Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekan Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 14 Jurnal ini menjelaskan penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum polresta pekan baru berdasarkan UU tahun 2009. Karya tulis ini dijadikan rujukan untuk mengetahui masalah-masalah yang berkaitan lalu lintas khususnya masalah SIM. Namun karya tulis ini spesifik membahas pelanggaran yang dilakukan anak dibawah umur yaitu mengendarai kendaraan roda dua tanpa SIM. 2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nur Fitriani yang berjudul Penerapan Pasal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar. Jurnal ini menjelaskan bahwa pasal 288 Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 2009 yang dilihat dari jumlah pelanggaran lalu lintas per tahun dan dilihat dari penerapan sanksi pidana denda belum efektiv menanggulangi pelanggaran di kota Makassar. Karya tulis ini dijadikan rujukan untuk mengetahui masalah-masalah yang berkaitan lalu lintas yang terjadi dikota Makassar. Namun karya tulis ini tidak membahas secara spesifik mengenai SIM. 3. Buku yang ditulis oleh Suwardjoko yang berjudul Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku ini membahas masalah pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan. Diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi sehari-hari dapat dilihat lebih tajam, yang pada gilirannya akan memudahkan para penentu kebijaksanaan memilih kebijakan apa yang akan diterapkan dalam mengelola system lalu lintas dan angkutan jalan, baik pada lingkup nasional dan daerah maupun perkoatan. Namun dalam buku ini tidak membahasa masalah-masalah pelanggaran lalu lintas dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4. Buku yang ditulis oleh Ditlantas Babinkam Polri yang berjudul Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku ini membahasa tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Namun dalam buku ini hanya membahas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Buku ini dijadikan referensi untuk mengetahui isi undang-undang yang kajiannya fokus dengan lalu lintas. 5. Buku yang ditulis oleh Kansil dan Kansil yang berjudul Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, buku ini membahas tentang pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dalam menciptakan disiplin berlalu lintas di jalan menuju terciptanya disiplin nasional. Namun dalam buku ini masih berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan Tujuan dan Kegunaan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut 1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1 terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Makassar . 2. Untuk mengetahui Faktor –faktor apakah yang mempengaruhi penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1 di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Adapun yang menjadi kegunaan peneliti ini adalah sebagai berikut 1. Manfaat teoritis Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan ilmu hukum ksususnya yang mengkaji masalah larangan mengemudi kendaraan bermotor tanpa Manfaat praktis Kepada penegak hukum yang bertanggung jawab diharapkan menjalankan fungsinya secara efesien, sehingga masalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di yurisdiksi kota Makassar khususnya masalah pengendara kendaraan bermotor tanpa SIM setiap tahunnya II TINJAUAN TEORITIS A. Teori Efektivitas Efektivitas adalah gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya ketertarikan antara nilai-nilai 1 yang bervariasi. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran 2 sejauh mana target dapat tercapai. Efektivitas yang dimaksud dalam pembahasan ini yakni efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, 3 berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Selain itu, efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan 4 dan dipatuhi. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 5 lima faktor, yaitu1. Faktor hukumnya sendiri Undang-Undang, yaitu berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 1 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, h. 129. 2 Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja Cet. III; Bandung CV. Mandar Maju, 2009, h. 59. 3 4 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum Cet. VII; Jakarta Sinar Grafika, 2012, h. 62. Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Cet. VII; Bandung Penerbit Nusa 2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berada dan diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 5 Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka yang pertama-tama kita harus ukur adalah sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak Selain itu ketaatan hukum dapat dibedakan berdasarkan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan Kelman, yaitu 1. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut karena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. 3. Ketaatan yang bersifat Interlnalization, yaitu seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan-aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intriksik yang Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat 5 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 9. 6 Acmad Ali, Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence Cet. 1; Jakarta Kencana Pranada Media Grup,2009, h. 375. 7 ketaatan masyarakat sangatlah rendah, karena membutuhkan pengawasan terus menerus. Berbeda halnya dengan ketaantannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization ketaantan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan 8 nilai intrisik yang dianutnya, maka derajat ketaantannya sangatlah tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu 1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang- orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut. 2. Kejelasan rumusan masalah dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Perumusan aturan hukum itu harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis maka harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interprestasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya. 3. Sosialisai yang optimal kepada seluruh target aturan hukumm itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menetukan bahwa semua penduduk yang ada diwilayah suatu Negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku dinegaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya 8 jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan dengan tepat. 4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dibanding bersifat mengharuskan sebab hukum yang bersifat melarang probihitur lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan mandatur. 5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipandankan dengan sifat dengan aturan hukum yang dilanggar tersebut. Sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu baik untuk tujuan lain.
12G6729620 PRISCA KATES KAUMAN Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) AG4828RCL STNK 18/05/2022 79.000 2 1.000 -13 G6728847 PURMIATI DS KUTOANYAR TULUNGAGUNGPasal 281 jo Pasal 77 ayat (1),Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a,Pasal 288 ayat (1) JAG5314RCP STNK 18/05/2022 o Pasal 70 ayat (2)99.0002 1.000 -
Tidakmemiliki Sim Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) 1.000.000,00 c. STNK, atau STCK Tidak Sah Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a 500.000,00 d.
pasal 281 uu llaj no. 22/2009 ) setiap org yg mengemudikan ranmor dijalan yg tdk memiliki surat ijin mengemudi (sim) sebagaimana dimaksud dalam psl 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). 23. pasal 285 ayat (1) uu llaj no. 22/2009 setiap org yg 9xm6.
  • plm4bty7k0.pages.dev/242
  • plm4bty7k0.pages.dev/404
  • plm4bty7k0.pages.dev/462
  • plm4bty7k0.pages.dev/119
  • plm4bty7k0.pages.dev/411
  • plm4bty7k0.pages.dev/86
  • plm4bty7k0.pages.dev/779
  • plm4bty7k0.pages.dev/644
  • plm4bty7k0.pages.dev/812
  • plm4bty7k0.pages.dev/164
  • plm4bty7k0.pages.dev/429
  • plm4bty7k0.pages.dev/328
  • plm4bty7k0.pages.dev/965
  • plm4bty7k0.pages.dev/276
  • plm4bty7k0.pages.dev/431

    • pasal 281 jo pasal 77 ayat 1